Saksikan Pelaksanaan Hukuman Mati Ruyati binti Satubi:

SURABAYA – Sekira 6 Juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebar di 48 Negera. Tiap tahun mereka mengirimkan uang kepada keluarganya hingga triliunan rupiah.

Pada tahun 2010, Bank Indonesia mencatat jumlah remitansi US$ 6,73 miliar atau sekira Rp60 triliun. Namun, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI memperkirakan jumlahnya secara keseluruhan di atas Rp100 triliun.

Sayangnya, negara tidak memberikan perlindungan yang setimpal atas besarnya devisa yang dikirim para pekerja migran tersebut. Walaupun, kepergian mereka ke luar negeri tak terlepas dari kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

“Banyaknya TKI itu tentunya harus membuat pemerintah sadar bahwa tidak bisa menyediakan lapangan kerja bagi warganya,” kata Manajer Migrant Institute Ali Yasin kepada okezone di kantornya, Jalan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya, Rabu (29/6/2011).

Dia membandingkan dengan kebijakan pemerintah Filipina. Menurutnya, pemerintah di negera tersebut sangat sadar tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada warganya. Sehingga, warga yang bekerja di luar negeri memperoleh jaminan perlindungan yang maksimal dari negaranya. Hal itu ditunjukkan oleh mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo yang selalu turun langsung ke lapangan setiap ada persoalan yang membelit tenaga kerjanya.

Misalnya saat pekerja mogok di Brunei Darussalam. Presiden Filipina langsung bernegoisasi. Tak hanya, itu, Filipina juga berani mengambil risiko dengan cara memulangkan warganya yang bekerja di luar negeri jika tidak diberikan haknya di negara tujuan.

“Indonesia harusnya belajar dari pengalaman itu. Persoalan TKI adalah persoalan hubungan bilateral sebuah negara. Jadi yang turun jangan sekelas Menteri atau lembaga lain,” kata Ali. “Presiden lah yang harus turun. Jangan menyuruh anak buahnya.”

Apa tindakan Pemerintah Indonesia ,bila TK mati atau cacat di Negara Lain

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta membuktikan kepedulian dengan segera menyelesaikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Arab Saudi dan negara Timur Tengah, serta sejumlah negara tujuan penempatan lainnya.

Pemerintah juga harus mengusut tuntas kasus TKI, khususnya pembantu rumah tangga (PRT) yang mengalami penganiayaan dan disiksa hingga mati. Terakhir, kasus tewasnya TKI Ernawati binti Sujono yang diduga akibat disiksa majikannya di Arab Saudi.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, selain menyelesaikan kasus Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung serta menyelamatkan puluhan TKI yang juga terancam dipancung, kasus kematian TKI Ernawati juga perlu diungkapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terlihat tidak mampu melakukan penyelamatan terhadap Ernawati yang diduga dianiaya majikannya di Riyadh, Arab Saudi, hingga tewas.

“Yang menyakitkan, kenapa Kementerian Luar Negeri dan KBRI Riyadh melegitimasi informasi dari majikan bahwa Ernawati meninggal bukan karena disiksa. Bahkan dikatakan karena bunuh diri akibat minum racun. Padahal autopsi belum dilakukan. Fakta ini mempertegas instansi pemerintah terkait telah lalai memberikan perlindungan bagi TKI atau warga negara Indonesia di luar negeri,” kata Anis kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Ernawati meninggal pada 10 Februari 2010 akibat penganiayaan oleh majikannya. Berdasarkan kartu keluarga (KK), wanita kelahiran Kudus, 12 Agustus 1992, ini sebelum meninggal sempat melakukan kontak dengan keluarga pada akhir Desember 2010.

“Pada Januari 2011 Ernawati mengabarkan bahwa majikannya telah melakukan penganiayaan dengan memukul, menampar hingga mengakibatkan muntah darah. Selanjutnya, pada 31 Januari 2011 keluarga melaporkan masalah Ernawati ke Kemenlu dan BP2NTKI dengan harapan bisa dievakuasi dan menyelamatkan Ernawati,” tuturnya.

Berdasarkan laporan ini, seharusnya pihak pemerintah bisa melakukan langkah penyelamatan, sehingga korban bisa terhindar dari kematian. “Jadi, mengapa KBRI Riyadh tidak mampu menyelamatkan?” ucapnya.

Kakak perempuan Ernawati, Yenni Larasati (35), dalam keterangannya menyebutkan, sebelum dikabarkan meninggal, Ernawati sempat menyampaikan keluhan kerap dianiaya keluarga majikannya. Ernawati dipukul dengan selang air, ditampar, sampai ditendang. Sedangkan pelaku penganiayaan adalah majikan yang merupakan seorang janda, anak laki-laki majikan, hingga pasangan majikannya.

KEMATIAN ERNAWATI

Terakhir kali Ernawati menghubungi Yenni, 1 Februari 2011, atau 9 hari sebelum dikabarkan meninggal. Menurut Yenni, saat itu adiknya sedang menangis karena hendak diperkosa anak majikan. “Mbak, saya sudah tidak kuat lagi. Tolong, jaga Bapak sama Ibu,” kata Yenni mengulangi ucapan almarhumah adiknya. Untuk itu, Yenni percaya adiknya meninggal karena penganiayaan dan bukan karena minum racun.

Yenni menyampaikan harapan keluarganya agar proses hukum terhadap kasus kematian Ernawati dapat dilanjutkan. “Harapan saya, pelaku dihukum maksimal. Kalau membunuh orang itu hukumannya dipancung, ya, pembunuh Ernawati harus dipancung juga,” ujar Yenni.

Dalam surat tertanggal 12 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kemenlu, menyusul kabar kematian Ernawati, ayah korban, Sujono, mengungkapkan, Ernawati bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan diberangkatkan PT Boughsan Labrindo yang berkantor di Ciracas, Jakarta Timur.

“Permintaan kami, usut tuntas dan adili pelaku penyebab kematian Ernawati. Pulangkan jenazahnya ke kampung halaman, berikan hak-hak baik gaji, asuransi dan lainnya yang melekat atas almarhum Ernawati,” ujarnya.

Lakukan Pembenahan

Pengurus Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 Dina Risjad mengatakan, persoalan yang dihadapi TKI di Arab Saudi dan negara lainnya, terutama terkait kasus kematian Ruyati dan Ernawati, mengharuskan pemerintah segera melakukan pembenahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain pembenahan terkait kemampuan teknis TKI, juga diperlukan pembekalan spiritual dan pengetahuan tentang kehidupan sosial-budaya di negara tujuan penempatan. Ini agar TKI memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai etika.

“TKI perlu juga diajari cara bersikap, beretika, dan nilai-nilai positif lainnya biar lebih sabar dan bijak. Untuk itu, perlu pelibatan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan, misalnya MDI (Majelis Dakwah Indonesia) atau pesantren-pesantren,” kata Dina.

Selain itu, untuk melindungi TKI, pemerintah harus melakukan audit terhadap asuransi dan menindak tegas agen-agen nakal yang kerap membuat asuransi fiktif. Pemerintah juga harus bisa memastikan majikan sang TKI dan apakah sudah memenuhi kewajibannya.

Di lain pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Indonesia dan Arab Saudi sama-sama dapat menarik pelajaran berharga dari kasus tewasnya TKI Ruyati. Terutama untuk peningkatan hubungan kedua negara yang lebih baik ke depan. Hal ini ditegaskan Presiden SBY saat menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Abdulrahman Mohammed Amen Aikhayyat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/6).

Menurut SBY, terlepas dari penghormatan Indonesia terhadap penerapan hukum di Arab Saudi, harus digarisbawahi pentingnya penginformasian rencana pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada Pemerintah Indonesia. Ini sesuai kebiasaan dan aturan internasional.

Tim 20

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pihaknya akan memberangkatkan Tim 20 untuk mendalami berbagai masalah TKI di Arab Saudi. “Kita menyiapkan Tim 20 untuk mempelajari segala sesuatunya tentang Arab Saudi. Sesuai namanya, akan ada 20 orang yang segera dikirim ke sana (Arab Saudi),” katanya.

Dia menjelaskan, tugas Tim 20 mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan TKI mulai dari sistem hukum, budaya, sosial, peradaban maupun sistem kekeluargaan hingga ekonomi. “Saya berharap Pemerintah Arab Saudi dapat memfasilitasi kita untuk bekerja di sana,” ujar Patrialis.

Dia juga mengungkapkan, Indonesia sudah menyampaikan sikap tegas terkait penempatan TKI ke Arab Saudi. Dalam hal ini Indonesia akan menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011.

“Moratorium ini berlaku sampai Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan satu jaminan terhadap TKI yang bekerja di sana. Mereka harus menjamin dapat memenuhi persyaratan-persyaratan bahwa TKI kita dapat bekerja pada majikan yang benar. Jadi, nanti akan ketat aturannya,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) menyempurnakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang tata laksana rumah tangga dan pengasuh. Terutama untuk TKI yang bekerja di sektor rumah tangga di luar negeri.

Untuk mempercepat proses penyempurnaan standar kompetensi ini, Mennakertrans Muhaimin Iskandar menginstruksikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk berkoordinasi. Khususnya dalam menyempurnakan SKKNI dan sertifikasi kompetensi untuk TKI pembantu rumah tangga.

“Pemerintah segera menuntaskan penmyempurnaan standar kompetensi untuk TKI dengan melibatkan ahli pakar hukum, bahasa, dan psikologi. Yang ditekankan adalah kematangan emosional, penguasaan bahasa, dan penguasaan aspek hukum. Ini dilakukan agar TKI bisa menyadari hak dan kewajibannya di negara penempatan,” tutur Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, sebelum berangkat ke luar negeri, para TKI harus lulus tes dan memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Dengan ini, TKI dapat bekerja dengan baik di lingkungan rumah tangga dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

“Selain menguasai keterampilan teknis yang berhubungan dengan urusan kerja rumah tangga, para TKI pun harus menguasai bahasa. Ini agar tidak menimbulkan masalah komunikasi serta mengerti hukum di negara penempatan,” ujarnya. (Indra/Hanif S/Andrian/Bayu)

Iklan