Archive for Maret, 2013

Kerajaan Mandailing

 

Keberadaan Mandailing bukan datang dengan sendirinya tetapi mengalami suatu proses. Selepas Pidoli dibumi hangus, bangsa Munda yang bercampuraduk dengan penduduk asli telah membentuk marga Pulungan dan mendirikan kerajaan di Huta Bargot. Kerajaan ini telah dikalahkan oleh Sutan Diaru dari marga Nasution yang berasal dari Pagaruyung. Sutan Diaru mendirikan kerajaan di Panyabungan dan memerintah seluruh Mandailing Godang. Oleh karena Sutan Diaru itu adalah seorang putera yang ditemui di bawah pokok beringin di tepi Aek Batang Gadis ibunya pula tidak diketahui maka kerajaan tersebut dikenal sebagai kerajaan Mande Nan Hilang Mandehilang atau ibu yang hilang dan akhirnya sebutan tersebut menjadi Mandailing mengikut loghat orang minang.

 

Dalam syair Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca tidak bisa dipisahkan dalam menyelusuri Mandailing sebab dalam syair ke-13 Kakawin terdapat kata kampe Harw athawe Mandailing i Tumihang Parlak mwang i Barat. Dengan adanya kata Mandailing merupakan bukti sejarah bahwa Mandailing menjadi perhitungan di nusantara ini. Sebab keberadaan Mandailing memang dijuluki sebagai wilayah yang kuat dan solid dalam peradabannya. Sebab nama Mandailing memang tidak ada duanya di Indonesia ini, unik dan misteri lagi.

Duplikat syair Negarakertagama yang disimpan di museum Mpu Tantular

Dlam abad ke-14 sekitar tahun 1365 orang mandailing memiliki peradaban yang maju sehingga menjadi perhitungan bagi raja-raja Jawa. Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit Mandailing telah ada walau sebuah kampung yang dihuni oleh beberapa orang dengan rajanya. Sehingga lama kelamaan kerajaan ini menjadi besar dan lahirlah kerajaan Majapahit yang memang besar dan kuat. Kerajaan Mandailing pada waktu itu memang besar di akibatkan oleh mas. Mas merupakan penghasilan penduduk sebab di wilayah ini memang kaya akan hasil tambangnya. Sehingga masyarakatnya makmur dan mampu menghidupkan dirinya sendiri. Tanpa harus expansi ke wilayah lain. Sehingga pada waktu itu Mandailing dikenal sebutan tano sere yang artinya tanah emas dalam cerita-cerita lama.

 

Menyelusuri jejak kerajaan Mandailing tidak bisa lepas dari kerajaan yang menguasai daerah mulai dari Portibi di Gunung Tua Padang Lawas sampai ke daerah Pidoli di Mandailing. Sebab semua pusat kerajaan ini terletak di Portibi Gunung Tua dengan adanya bukti-bukti candi-candi purba. Dengan serangan pasukan Majapahit karena melihat kerajaan Mandailing menjadi besar kemudian pusat pemerintahan kerajaan tersebut dipindahkan ke Piu di daerah Mandailing (dekat kota Panyabungan yang sekaang). Ini dibuktikan pada masa silam di daerah Pidoli ini terdapat juga candi-candi purba. Namun demikian bukti ini (candi-candi ini) keburu dihancurkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol ratusan tahun yang lalu.

Namun reruntuhan candi-candi masih membekas di beberapa tempat seperti di Saba Biaro Pidoli dan Simangambat yakni Pidoli terletak di Panyabungan dan Simangambat di Siabu.

 

Dalam sebuah surat uang dikenal Surat Tumbago Holing berdasarkan informasi masyarakat memang ada tetapi belum diketahui orang. Menurut orang tua di daerah Mandailing bahwa surat Tumbago Hilang ialah surat perjanjian yang dibuat oleh seorang raja di Mandailing dengan Belanda. Bila surat itu ada berarti baru lahir abad ke XIX. Rasanya terlalu mudah kejadiannya. Namun ada yang menafsirkan Surat Tumbago Holing ini ialah surat Emas dari bangsa Keling suatu surat yang isinya mengajarkan kebaikan kepada masyarakat di tempat itu zaman dahulu kala sedangkan dari agama Hindu merupakan surat perjanjian yang berbentuk undang-undang untuk dihayati yang bersumber dari buku kepercayaan mereka.

 

pasukan Majapahit

Kerajaan Majapahit datang atas perintah Hayam Wuruk. Terjadilah peperangan kecil terjadi. Pasukan raja-raja di tepian Batang Gadis menghalau pasukan Majapahit. Mereka sama sama kuat. Bagaimanapun kecilnya peperangan, kerugian di pihak rakyat pasti ada. Mereka berhamburan meninggalkan rumah mereka. Untuk menyelamatkan diri, bermukim di tempat yang aman. Orang-orang Munda sebagai pengungsi tidak terhindar dari gangguan ini. Mereka turut pindah ke tempat lain. Saat itu penduduk asli mereka kehilangan sajabat karir sebab selama ini mereka sering mendulang emas bersama-sama. Dari kisah hilangnya orang-orang Munda ini, seolah-olah mereka kehilangan sehingga mereka menyebut Munda Hilang. Dan dari tahun ke tahun kata-kata Munda. Hilang menjadi Mandailing.

Kosmologi Batak Untuk Bilangan Empat (Suhi Ampang Naopat)


Belum berapa lama setelah era sekarang ini bahwa komunitas Batak, khususnya yang disebut Batak Toba masih sangat kuat menerapkan prinsip-prinsip Dalihan Natolu. Ada unsur utama lainnya yang diikutsertakan dalam sistim kekerabatan Dalihan Natolu sehingga bukan hanya 3 unsur utama yang berperan dalam konsep kemasyarakan Dalihan Natolu, tetapi belum banyak digali magnanya lebih luas dan malah definisi Dalihan Natolu yang berusaha dimodifikasi agar konsepnya tidak teranulir oleh komunitas dalam melaksanakan perhelatannya.

Ada dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa masyarakat Batak meletakkan filosofi kehidupan bermasyarakatnya berdasarkan empat unsur kehidupan. Sementara konsep Dalihan Natolu yang sudah dianut sejak manusia pertama ada dibumi ini adalah hanya sebagai dasar dari sistim kekerabatan yang berlaku dan pada hakekatnya hanya dalam lingkaran kekerabatan terdekat saja (Kecil), sedangkan masyarakat Batak bukan hanya mampu hidup dilingkungan kekerabatan terdekat saja, melainkan eksistensinya berkembang keluar dari lingkungan kekerabatan terdekat demi berusaha untuk mencapai Hasangapon.

Ada masa dimana Bangsa Batak tercerai berai menjadi kelompok-kelompok kecil yang seolah secara sengaja menutup diri, terasing, terisolir dan tragisnya disebutkan hanya mampu hidup terkungkung dalam ketertutupan dan keterbelakangan, bahkan disebutkan sebagai Bangsa Kanibal.

Pandangan ini seolah sengaja dihembuskan oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa-bangsa dari Eropah, tetapi bukan saja oleh bangsa-bangsa dari luar Sumatera itu yang mencitrakan Bangsa Batak dengan pandangan demikian bahkan dari alur keturunannya juga pernah mencitrakan demikian semasa kejayaan Kerajaan-kerajaan Melayu di Abad ke-15.

Di masa yang terpecah belah demikian, maka komunitas batak memang hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang pada awalnya hanya berupaya untuk membentuk pertahanan diri di lingkup kampung atau hanya beberapa kampung kecil saja. Hal ini yang membuat konsep Kosmologi Bilangan Empat Unsur yang disebut Suhi Ampang Naopat seolah tenggelam dibawah pamor Dalihan Natolu yang pada dasarnya terlaksana dalam segmen-segmen kecil hubungan kekerabatan yang berkesinambungan.

Kalau untuk perhelatan besar maka konsep Dalihan Natolu sebenarnya kuranglah mampu untuk mengadopsi seluruh kepentingan komunitas tetapi dengan konsep kekerabatan yang disebut Suhi Ampang Naopat hal itu dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Mensikapi kekurangan ini maka komunitas Batak terpaksa mencari kearifan lain dengan menerapkan konsep Dalihan Natolu PLUS, yang kemudian disebut dengan ‘Dalihan Natolu tamba ni Sihal-sihal.’ Padahal konsep ini seolah dipaksakan dan sangat terlihat dicari-cari untuk penyempurnaan konsep Dalihan Natolu.

Pada dasarnya Kearifan Habatakon sudah lengkap untuk mengantisipasi kehidupan masyarakatnya sampai ke akhir jaman. Hanya saja ada diantara kearifan itu yang sempat kehilangan makna tergilas oleh masa dan keadaan dan sudah sangat layak untuk ditemukan dan digali kembali.

Inti utama dari pandangan kosmologis empat unsur itu terlihat dari kegiatan yang bersifat massal dimulai dari hubungan keluarga inti, keluarga besar, konsep pemerintahan, sistim perdagangan.

Keluarga Inti. Dalam mengawali sebuah perhelatan (pesta adat) maka hubungan kekerabatan terkecil sudah harus berkumpul untuk membicarakannya. Dalam pembicaraan ini dan harus hadir 4 unsur kekeluargaan terdekat yaitu:
Suhut Sihabolonan. Yang akan melaksanakan hajatan.
Namarhahamaranggi. Kakak beradik kandung dari yang akan melaksanakan hajatan.
Saboltok. Kakak beradik dari tingkat bapak atau kakek yang akan melaksanakan hajatan.
Boru. Marga yang mengambil pihak perempuan dari yang akan melaksanakan hajatan Boru.

Dalam bentuk permusyawarahan yang terawal ini sudah terkandung prinsip Dalihan Natolu yang terbatas pada kekerabatan yang disebut marhula-marboru, walaupun belum sepenuhnya semua unsur Dalihan Natolu diterapkan. Empat unsur di atas sudah sah untuk memulai sebuah perhelatan.

Keluarga Besar. Musyawarah terkecil pada poin-1 di atas berwujud menjadi perhelatan yang akan melibatkan hubungan kekeluargaan yang lebih besar. Dalam hal ini sudah belaku penuh falsafah Suhi Ampang Naopat dan Dalihan Natolu ada didalamnya.

Hula-hula. Yang melaksanakan hajatan memberitahukan (Sungkem) kepada pihak marga dari istri yang melaksanakan sebuah perhelatan agar mendukung pelaksanaan perhelatan yang akan dilaksanakan itu.

Dongan Tubu. Semua saudara semarga terutama yang paling dekat hubungan kekeluarganya sudah harus diikut sertakan dalam pelaksanaan sebuah hajatan.
Boru. Semua marga terdekat yang telah memperistri saudara perempuan dari yang melaksanakan hajatan.

Raja/Raja Huta/ Ale-ale. Menjadi satu kelompok yang diikutsertakan dalam pelaksanaan sebuah hajatan. Raja pada jaman dahulu (Sebelum Indonesia Merdeka) disebut juga sebagai Bius atau Raja Bius, ikut berperan untuk memberikan masukan untuk hal-hal yang baik yang akan dilaksanakan dalam sebuah perhelatan. Sementara Raja Huta yang hanya ada dalam satu kampong juga diikutkan dan sekarang ini yang lazimnya berlaku di daerah perantauan dimana masyarakatnya tidak lagi homogen tetapi masih berhubungan erat dalam bentuk kekerabatan. Dan Ale-ale biasanya sebagai tempat curhat untuk mendukung semangat baik secara moral maupun material untuk mendukung pelaksanaan sebuah hajatan.

Konsep Pemerintahan Kerajaan. Batak dikenal membentuk Pemerintahan Kerajaan baru setelah adanya perlawanan terhadap Penjajah (Belanda) yang dikenal Rajanya bernama Sisingamangaraja-XII. Walaupun jauh sebelumnya bahwa secara berkelompok negeri Batak sudah dipimpin oleh Raja-raja yang umumnya bersifat lokal untuk wilayah ulayat marga-marga atau Bius. Namun semasa Sisingamangaraja-XII, bentuk kerajaan menjadi unik dan menjadi simbolisasi pemersatu atas raja-raja lainnya tanpa ada otorisasi atau aneksasi terhadap kekuasaan wilayah, melainkan adanya rasa kebersamaan dan bersatu untuk melawan agressi terhadap eksistensi Batak sebagai sebuah Bangsa yang memuliakan adat istiadat dan hukum-hukum yang berlaku dalam komunitas masyarakatnya.

Maka dalam menjalankan pemerintahannya, Sisingamangaraja-XII menerapkan penguasaan 4 (empat) wilayah di Tanah Batak dan mengangkat 4 (empat) raja di masing-masing wilayah, yang setiap wilaya itu disebut dengan Raja Maropat dan diantara Raja Maropat ini dipilih satu perwakilannya yang menjadi Raja Naopat sebagai wakil Sisingamangaraja-XII disetiap wilayah.

Pembagian empat penguasaan wilayah oleh Sisingamangaraja-XII semasa pemerintahannya adalah:
Silindung.
Samosir
Humbang
Toba

Pengaruh kekuasaan pemerintahan Sisingamangaraja-XII(12) memang terpusat di empat wilayah yang disebutkan di atas, karena ke-empat wilayah tersebut yang secara historis menjadi wilayah yang sempat diperebutkan sejak adanya agressi dari Paderi antara tahun 1816-1820, yaitu sejak Sisingamangaraja-X(10), kemudian oleh Belanda yang bermula sejak pengalihan wilayah jajahan antara Inggeris yang sebelumnya menguasai Pulau Sumatera dan Belanda yang pada masa itu menguasai Semenanjung melalui Traktat London 17 Maret 1824.

Sementara wilayah Tanah Batak Lainnya seperti Dairi (Pakpak), Simalungun, Karo, tidak sempat mengalami pahitnya Perang Saudara Paderi, kecuali oleh Belanda setelah Penjajahan Belanda menguasai seluruh Indonesia.

Prinsip-prinsip pembentukan perwakilan kerajaan seperti yang diterapkan oleh Sisingamangaraja-XII bukan hanya berlaku di empat wilayah yang dikuasai oleh Sisingamangaraja-XII itu, melainkan berlaku juga pada wilayah lainnya seperti di Simalungun, Karo.

Di Simalungun diperintah oleh empat kerajaan yang disebut Raja Merempat:
Raja Tanah Jawa
Raja Dolok Silau
Raja Pane
Raja Siantar
Di Karo juga diperintah oleh empat raja yang disebut Raja Siempat:
Raja Lingga
Raja Barus Jae
Raja Sarinemba
Raja Suka

Mengenai kepemimpinan raja-raja di Silindung, Samosir, Humbang dan Toba dimulai semasa Sisingamangaraja-X sampai Sisingamangaraja-XII, kawasan ini dipimpin oleh empat orang raja disetiap wilayahnya. Sebagai contoh bahwa keempat raja di Silindung yang diangkat oleh Sisingamangaraja-X adalah dari empat marga yang ada di Silindung yaitu:
Hutauruk. Raja Ela Muda bermarga Hutauruk.
Hutabarat. Raja Da Mulana bermarga Hutabarat.
Sitompul. Raja Bagot Sinta bermarga Sitompul
Hutapea. Raja Tua bermarga Hutapea

Setiap raja yang diangkat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai kepentingannya dalam mengayomi masyarakat Batak di setiap kawasan, artinya bahwa setiap fungsi yang diemban oleh seorang raja dari empat raja di wilayah silindung ini berlaku untuk seluruh wilayah Silindung sesuai fungsinya.
Misalnya ada raja yang berfungsi sebagai Hakim dan Tabib, Pertanian dan Dagang, Panglima Perang dan Pertahanan, Kultur Sosial dan keagamaan. Dalam mengayomi masyarakatnya maka mereka menerapkan falsafah “Paratian Sibola Timbangan Parninggala Sibola Tali, Tu Ginjang Sora Monggal Tu Totu Sora Meleng” yang diartikan sebagai perilaku arif, jujur, dan bijaksana.

Mereka berempat, raja-raja yang ada di satu wilayah itu disebut sebagai Raja Maropat yang artinya secara bersamasama menjamin keutuhan masyarakatnya sesuai fungsinya masing-masing. Sementara satu diantara empat Raja Maropat dipilih sebagai perwakilan yang disebut sebagai Raja Naopat dan secara rutin berhubungan langsung dengan Sisingamangaraja untuk membicarakan tentang keadaan wilayahnya masing-masing. Oleh karenanya bahwa kepemimpinan Sisingamangaraja memberlakukan 16 enam belas Raja untuk empat wilayah yang dipimpinnya.

Lazimnya justru Sisingamangaraja yang selalu mengunjungi Raja Naopat (perwakilan raja wilayah) di setiap wilayah. Sistim kepemimpinan ini menunjukkan bahwa eksistensi raja-raja bukan dikuasai oleh Sisingamangaraja secara otoriter sebagai pemilik wilayah kekuasaan, melainkan Sisingamangaraja adalah sebagai simbol pemersatu ke empat wilayah tersebut dalam suatu sistim pemerintahan yang demokratis. Tidak diberlakukan sistim pajak wilayah, tetapi dalam setiap perjuangan maka melalui perwakilannya secara sukarela akan mendukung perjuangan itu melalui dukungan logistik.

Sistim Perdagangan. Jauh sebelum datangnya pengaruh asing yang bertujuan untuk penguasaan wilayah seperti awal-awal kedatangan bangsa Eropah seperti Portugis, Perancis, Inggeris, dan Belanda bahwa sistim perdagangan untuk segala komoditi yang diperdagangkan oleh masyarakatnya sudah diberlakukan sistim perdagangan empat tingkat. Sistim perdagangan ini sudah berlangsung ratusan tahun bahkan Sebelum Masehi semasa semaraknya perdagangan Emas, Kamfer, Kemenyan, Kulit Kayu Manis, Kayu Kwalitas.

Walaupun perdagangan masa silam itu masih dalam bentuk barter tetapi menjadi sangat efektif untuk menjaga kerahasiaan dimana sumber asal dari komoditi yang diperdagangkan itu. Oleh karena itu selama ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun, kawasan Tanah Batak di pedalaman (uphill – jauh dari pelabuhan pantai) tetap terpelihara keaslian baik dari segi ras, kultur budaya, dan agama. Maka tidak benar bahwa komunitas Batak disebut pedalaman sebagai komunitas tertutup (splendid isolation) dan justru menjadi sebuah kearifan untuk menjaga kemurniannya.
Sistim Perdagangan empat tingkat yang dimaksud adalah:
Tingkatan Pertama berada di kawasan dekat dengan sumber komoditi. Pada Perdagangan Tingkat Pertama ini hanya boleh dikunjungi oleh komunitas dagang dari Tingkat Kedua.

Kawasan Dagang berikutnya disebut Tingkat Kedua adalah mengarah ke pantai pelabuhan. Pada Perdagangan Tingkat kedua ini hanya boleh dikunjungi oleh komunitas dagang dari Tingkat Ketiga.

Kawasan Dagang berikutnya lagi disebut Tingkat Ketiga adalah lebih mengarah lagi ke arah pantai. Pada tingkat Perdagangan Ketiga ini hanya boleh dikunjungi oleh komunitas dagang dari Tingkat ke Empat yaitu dari komunitas dagang yang dari pantai.

Kawasan Dagang Keempat berada di Pantai Pelabugan Dagang seperti di Pelabuhan Barus, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Singkil, termasuk Asahan dan Deli, secara langsung berhubungan dengan saudagar dari luar seperti dari India, Persia, Cina, belakangan dari Eropah yang tergiur untuk secara langsung masuk ke Tingkat Perdagangan Pertama. Kedatangan bangsa-bangsa Eropah inilah yang menjadi intens memicu terjadinya konflik dagang diantara raja-raja yang sudah termakan rayuan dan dipengaruhi oleh bangsa Eropah untuk menguasai daerah-daerah jajahan.
Demikian pentingnya filosofi bilangan empat bagi Bangsa Batak dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat sejak jaman purba, sehingga bilangan empat hingga saat ini masih menjadi bagian dari kosmologi Bangsa Batak yang disebut Suhi Ampang Naopat.

Kearifan Suhi Ampang Naopat terinspirasi dari salah satu benda yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari Bangsa Batak yang banyak mereka pergunakan di dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keperluan di rumah tangga, bertani, berdagang, dalam ritual dan perhelatan pesta termasuk sebagai alat ukur, sehingga sampai saat ini masih lazim dipergunakan yaitu sejenis bakul yang terbuat dari rotan dan pada dasarnya sebagai pijakan untuk berdiri terdapat dudukan yang berbentuk segi empat. Inspirasi dudukan yang kokoh inilah yang menjadi sebuah kearifan kosmologi Suhi Ampang Naopat. (Mph-jun’11)

 

Sumber: Maridup Hutauruk          

Menguak Kerajaan Aru (Haru)

Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Portret van Mahmoed Abdoel Djalil Rachmat Sjah Sultan van Langkat Noord-Sumatra TMnr 10001816.jpg

 

Salah satu bagian dari situs Putri Hijau. Foto: http://www.massahar-tiga.blogspot.com.

Kerusakan Benteng Putri Hijau di Sumatera Utara belakangan ini membawa kembali ingatan tentang bagaimana sepak terjang Kerajaan Aru di masa silam. Tak hanya ingatan bahwa kerajaan ini membawa perjumpaan kisah antara Karo, Melayu, dan Aceh, tetapi juga mengenai siapa ahli waris kerajaan besar itu.

Benteng Putri Hijau merupakan peninggalan dari Kerajaan Aru yang ditemukan di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia mengalami kerusakan akibat adanya pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang swasta. Meski berada di Deli Tua, kerajaan ini semula berdiri di Besitang, yang kini berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan mulai disebut namanya pada sekitar abad 13.

Saat ini belum ada mufakat mengenai siapa Kerajaan Aru itu. Masyarakat Karo, misalnya, menyebutkan bahwa Aru merupakan Haru yang berasal dari kata “Karo”. Karena itu, masyarakat Aru merupakan masyarakat Karo yang didirikan oleh klan Kembaren. Dalam “Pustaka Kembaren” (1927), marga Kembaren disebut berasal dari Pagaruyung di Tanah Minangkabau.

Orang Karo ini, menurut Majalah Inside Sumatera (November 2008), tak mau disamakan dengan marga Karo yang sekarang, yang disebut sebagai Karo-Karo (bukan asli). Orang Karo-Karo, seperti Tarigan, Sembiring, Perangin-angin, Sitepu, dan Ginting, baru turun ke Deli pada awal abad ke-17.

Sejumlah sumber lain juga menyebutkan bahwa Kerajaan Aru merupakan kerajaan Melayu yang amat besar pada zamannya. Akan tetapi, Daniel Perret dalam buku “Kolonialisme dan Etnisitas” (2010), yang merujuk pada R. Djajadiningrat dalam buku “Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek” (1934), mengatakan bahwa dalam bahasa Aceh “Haro” atau “Karu” berarti suasana bergejolak dan rusuh di sebuah wilayah.

Betapapun identitas Kerajaan Aru belum terkuak penuh, Tengku Luckman Sinar dalam buku “Sari Sejarah Serdang” (edisi pertama, 1971) mencatat bahwa nama Aru muncul pertama kali pada 1282 dalam catatan Tionghoa pada masa kepemimpinan Kublai Khan. Dan menurut Perret, nama Aru kembali muncul pada 1413 dalam catatan Tionghoa dengan nama “A-lu” sebagai penghasil kemenyan. Pada 1436, sumber Tionghoa lain kembali menyebutkan bahwa “A-lu”  memiliki beras, kamper, rempah-rempah, dan pedagang-pedagang Tionghoa sudah berdagang emas, perak, dan benda-benda dari besi, keramik, dan tembaga di Tan-Chiang (Tamiang).

Secara wilayah, kekuasaan Kerajaan Aru memang cukup luas. Ia terbentang dari Sungai Tamiang, Aceh kini, hingga Sungai Rokan, Riau kini. Jelasnya, ia meliputi sepanjang pesisir Sumatera Timur. Posisinya yang menghadap ke Selat Melaka membuat kerajaan ini memainkan peranan penting dalam perniagaan dan aktivitas maritim. Selat Melaka merupakan jalur perdagangan laut yang amat aktif dalam periode yang begitu panjang, yakni mulai abad permulaan masehi hingga abad 19.

Bahkan, Perret menyebutkan bahwa dalam hal tempat perdagangan, Aru merupakan negara yang setara dengan Kerajaan Melaka semasa dipimpin oleh Sultan Mansyur Shah yang berkuasa dari 1456 sampai 1477. Di awal abad 15, Aru dan China juga disebut pernah saling melakukan kunjungan. Posisinya yang strategis membuat Kerajaan Aru menjadi pentas politik pun perdagangan bagi negara-negara lain.

Kerajaan Aru juga dikatakan kerap berkonflik dengan Kerajaan Pasai (Aceh). Pada awal abad 16, Aru menyerbu Pasai dan membantai banyak sekali orang di sana. Namun, serangan itu dibalas oleh Pasai. Melalui serangan berkali-kali, Aceh berhasil menjebol pertahanan Kerajaan Aru hingga rontok.

Para petinggi Kerajaan Aru lalu melarikan diri ke Deli Tua dan memindahkan pusat kekuasaan baru di sana. Akan tetapi, meski sudah berpindah tempat, Kerajaan Aceh masih terus merangsek Kerajaan Aru II itu. Motif penyerangan Kerajaan Aceh kali ini diketahui karena keinginan rajanya untuk menikahi Ratu Aru II, yang dikenal sebagai Putri Hijau.

Dari beberapa sumber, tertulis bahwa Raja Kerajaan Aceh mengirimkan surat yang berisi tiga hal kepada Putri Hijau. Pertama, meminta Putri Hijau bersedia menjadi permaisuri Raja Aceh. Kedua, Aceh adalah Serambi Mekkah dan Aru adalah Serambi Aceh. Karena itu Aru diminta tunduk kepada Aceh. Dan ketiga, Aceh akan menyebarkan agama Islam di Aru.

Dalam catatan Karo dari Biak Ersada Ginting yang banyak dikutip oleh berbagai sumber, Putri Hijau, yang saat itu bertuhankan Dibata Si Mila Jadi – yang bermakna Tuhan yang maha pertama, paling akhir, dan hanya Dia yang tetap hidup – menolak mentah-mentah lamaran Raja Aceh.

Akan tetapi, berbeda dengan Biak Ersada Ginting, Perret mengatakan bahwa, sembari merujuk pada penulis Perancis F. Mendes Pinto dalam buku “chez Cotinet et Roger” (1645), masyarakat Aru dan rajanya adalah muslim. Dan dalam kutipan dari “Hikayat Melayu” dan “Hikayat Raja-raja Pasai”, Kerajaan Aru atau Haru disebut sudah menganut Islam pada pertengahan abad 13; lebih dahulu ketimbang Aceh dan Malaka.

Merasa terhina, penolakan dari Putri Hijau kemudian berbuntut pada pecahnya kembali perang besar antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Aru II. Masih di abad 16 itu, setelah berkali-kali melakukan serangan, Kerajaan Aceh yang disebut-sebut didukung oleh sejumlah pasukan dari Turki kembali berhasil mengalahkan Kerajaan Aru II. Kerajaan Aru II tak hanya roboh, tetapi hancur dan musnah.

Dari puing Kerajaan Aru II inilah berdiri Kerajaan Deli. Panglima Gocah Pahlawan (asal India) dari Kerajaan Aceh kelak menjadi Sultan Kerajaan Deli pertama yang berkuasa pada 1632-1653.

Langkat
Meski digempur hebat, menurut Zainal Arifin dalam buku “Subuh Kelabu di Bukit Kubu” (2002) yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Langkat, petinggi Aru yang baru itu tak turut tewas. Ia melarikan diri ke Kota Rentang Hamparan Perak, Deli Serdang kini (Sumatera Utara), dan mendirikan kerajaan baru dengan rajanya yang bernama Dewa Syahdan (1500-1580). Kerajaan inilah yang kemudian melahirkan Kerajaan Langkat.

Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Pohon langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya disebut-sebut pahit dan kelat. Pohon ini dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Hanya saja, pohon itu kini sudah punah.

Selain itu, yang menarik adalah pengakuan dari para tetua Langkat, hingga kini, yang menganggap dirinya adalah keturunan marga Perangin-angin. Utamanya yang berasal dari Bahorok maupun Tanjung Pura. Padahal, jika dilihat dari pandangan orang Karo semula ihwal Kerajaan Aru, tentu ini menjadi membingungkan.

Di masa Kerajaan Langkat, para keturunan pembesar Aru yang masih berada di Besitang, Aru I, kembali membangun reruntuhan kerajaan yang sudah luluh lantak. Kawasan Besitang kemudian menjadi kejuruan yang berada dalam lingkup Kerajaan Langkat. Kejuruan ini memiliki kawasan sampai ke Salahaji, desa di Kecamatan Pematang Jaya kini (Kabupaten Langkat). Sedangkan Kerajaan Langkat sendiri meluaskan wilayahnya sampai ke Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang kini (Aceh), dan Seruai, Deli Serdang kini.

Besitang kemudian dikenal sangat setia pada Kerajaan Langkat. Ia kerap menjadi palang pintu bagi pihak lain yang ingin melakukan penyerbuan kepada Kerajaan Langkat, seperti serangan dari Gayo dan Alas.

Setelah Dewa Syahdan wafat, Kerajaan Langkat kemudian dipimpin oleh anaknya, Dewa Sakti, yang memerintah dari 1580 takat 1612. Pada 1612, Dewa Sakti yang bergelar Kejuruan Hitam ini dikabarkan hilang (tewas) dalam penyerangan yang kembali dilakukan oleh Kerajaan Aceh.

Lokasi Kesultanan Langkat

Sejumlah referensi menyebutkan bahwa sesudah Dewa Sakti, Kerajaan Langkat dipimpin oleh anaknya yang bernama Sultan Abdullah (1612-1673). Akan tetapi, dalam sebuah terombo, tak ditemukan nama Sultan Abdullah sebagai anak Dewa Sakti. Terombo tersebut menampilkan bahwa anak dari Dewa Sakti adalah T. Tan Djabar dan T. Tan Husin. Dan dari Tan Husin, generasinya adalah T. Djalaluddin yang disebut juga Datuk Leka (Terusan), T. Bandarsjah, T. Oelak, dan T. Gaharu.

Sultan Abdullah yang banyak disebut dalam literatur kemudian wafat dan dimakamkan di Buluh Cina Hamparan Perak dengan gelar Marhum Guri. Selanjutnya, tahta Kerajaan Langkat jatuh pada anak Sultan Abdullah, yakni Raja Kahar (1673-1750). Di zaman Raja Kahar, pusat Kerajaan Langkat dipindahkan dari Kota Rentang Hamparan Perak ke Kota Dalam Secanggang.

Tak hanya itu, Raja Kahar juga melakukan banyak perubahan, baik dalam manajemen negara maupun kepemimpinan. Perubahan itu, menurut Zainal Arifin, membuat sejumlah kalangan lantas menetapkan bahwa ialah pendiri Kerajaan Langkat pada 17 Januari 1750.

Raja Kahar memiliki tiga orang anak, yakni Badiulzaman (1750-1814) yang bergelar Sutan Bendahara, Sutan Husin, dan Dewi Tahrul. Setelah Raja Kahar wafat, Badiulzaman menjadi Raja Kerajaan Langkat dan Sutan Husin menjadi raja di Bahorok. Di masa Sutan Bendahara, wilayah Kerajaan Langkat meluas. Saat wafat, ia dimakamkan di Pungai dan diberi gelar Marhom Kaca.

Selanjutnya, tahta Kerajaan Langkat diserahkan kepada anak tertua Badiulzaman, Tuah Hitam, yang memerintah sejak 1815 takat 1823. Oleh Tuah Hitam, Istana Kerajaan Langkat dipindahkan ke Jentera Malai yang tak jauh dari Kota Dalam. Sementara itu, adik Tuah Hitam, Raja Wan Jabar menjadi raja di Selesai, dan adik ketiga, Syahban, menjadi raja di Pungai. Sedangkan si bungsu, Indra Bongsu, tetap tinggal bersama Tuah Hitam.

Di masa kepemimpinan Tuah Hitam, serangan terhadap Kerajaan Langkat kini berasal dari Kerajaan Belanda dan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Pada awal abad ke-19, serangan bertubi-tubi Kerajaan Siak Sri Inderapura membuat Kerajaan Langkat takluk.

Pada 1823, dalam catatan Zainal Arifin, pasukan Tuah Hitam bergabung dengan Sultan Panglima Mengedar Alam dari Kerajaan Deli. Tujuannya untuk merebut kembali Kerajaan Langkat dari Kerajaan Siak Sri Inderapura dan Belanda. Tetapi, dalam perjalanan kembali dari Deli, Tuah Hitam tewas.

Sementara itu, Kerajaan Siak Sri Inderapura membuat gerakan untuk menjamin kesetiaan Kerajaan Langkat, yakni dengan mengambil anak Tuah Hitam, Nobatsyah, dan anak Indra Bongsu, Raja Ahmad. Keduanya dibawa ke Kerajaan Siak Sri Inderapura untuk diindoktrinasi dan dikawinkan dengan putri-putri Siak. Nobatsyah kawin dengan Tengku Fatimah dan Raja Ahmad kawin dengan Tengku Kanah.

Setelah itu, keduanya dipulangkan kembali dan menjadi raja ganda di Kerajaan Langkat. Nobatsyah diberi gelar Raja Bendahara Kejuruan Jepura Bilad Jentera Malai dan Raja Ahmad bergelar Kejuruan Muda Wallah Jepura Bilad Langkat.

Seperti sudah diperkirakan, kepemimpinan ganda Nobatsyah dan Raja Ahmad menuai pertikaian. Sengketa kekuasaan berujung pada tewasnya Nobatsyah di tangan Raja Ahmad. Selanjutnya, Raja Ahmad menjadi Raja Kerajaan Langkat antara 1824 takat 1870. Di zaman Raja Ahmad, pusat Kerajaan Langkat dipindahkan ke Gebang, yakni di sekitar Desa Air Tawar kini.

Pada 1870, Raja Ahmad tewas karena diracun. Dan anaknya, Tengku Musa atau Tengku Ngah, naik menjadi raja. Di masa Tengku Musa inilah Kerajaan Langkat banyak mendapat tekanan, baik dari Aceh maupun negeri-negeri yang berada di dalam Kerajaan Langkat sendiri.

Pada pertengahan abad 19, menurut situs http://www.acehpedia.org, Kerajaan Aceh menggalang kekuatan dari negara-negara di Sumatera Timur untuk menghadang laju gerakan Belanda bersama pembesar-pembesar Siak. Di masa ini, negara-negara di Sumatera Timur, seperti Kerajaan Deli, Kerajaan Serdang (yang merupakan pecahan dari Deli), dan Kerajaan asahan menyambut baik ajakan Kerajaan Aceh untuk memerangi Belanda. Bahkan ada yang mengibarkan bendera Inggris sebagai simbol perlawanan.

Akan tetapi, hanya Kerajaan Langkatlah yang menolak seruan perang sabil itu, meski Kejuruan Bahorok mengobarkan api pada rakyat untuk berperang dengan Belanda. Bahkan Sultan Musa meminta bantuan Belanda-Siak untuk menghantam Kejuruan Stabat karena bekerjasama dengan Kerajaan Aceh.

Saat Kerajaan Langkat menuai kontroversi, Kejuruan Besitang tetap menampilan kesetiaannya. Dalam catatan Zainal Arifin, ketika Tengku Musa banyak mendapat serangan, termasuk dari Raja Stabat, Bahorok, dan Bingai, Besitang tetap menjadi perisai bagi Kerajaan Langkat. Meski demikian, ada juga sejumlah petinggi Besitang yang mengorganisasikan rakyat untuk menentang Belanda, walau kemudian diredam.

Tengku Musa atau Sultan Musa memiliki tiga orang anak, yakni Tengku Sulong yang menjabat Pangeran Langkat Hulu, Tengku Hamzah yang menjabat Pangeran Langkat Hilir, dan Tengku Abdul Aziz. Dalam tradisi kerajaan, anak tertua adalah pewaris tahta. Namun, Sultan Musa tak melakukan itu.

Pada 1896, ia memberikan tahtanya pada si bungsu, Tengku Abdul Aziz, meski belum dilantik karena alasan usia yang terlalu muda. Penyebab tindakan Sultan Musa tak lain karena ia terikat janji dengan dengan istrinya, Tengku Maslurah, yang merupakan permaisuri Raja Bingai.

Perkawinan Musa dan Maslurah memang perkawinan politik. Setelah Langkat menggempur Bangai, maka sang permaisuri diambil oleh sang pemenang, sebagaimana yang terjadi pada zaman raja-raja. Akan tetapi, Maslurah tetap meminta syarat, yakni anak dari perkawinannya dengan Sultan Musa kelak haruslah menjadi Raja Langkat.

 

Lambang Negara Kesultanan Langkat.

Tindakan Sultan Musa melahirkan protes dari anak-anaknya yang lain, terutama Tengku Hamzah. Sempat terjadi upaya kup, namun tak berhasil. Tengku Hamzah lalu memisahkan diri dari Istana Kerajaan Langkat, Darul Aman, dan membangun istananya sendiri di Kota Pati. Karena posisinya yang berada di tanjung atau persimpangan, maka Tengku Hamzah juga dikenal sebagai Pangeran Tanjung. Dan tak jauh dari istana, ada sebuah pura atau pintu gerbang tempat para anak raja mandi di sungai. Alhasil, nama kawasan itu kemudian disebut Tanjung Pura.

Tengku Hamzah kemudian memiliki seorang putra bernama Tengku Pangeran Adil. Pangeran Adil dikenal pemberani dan sangat membenci Belanda. Beberapa kali ia terlibat perkelahian dengan orang-orang dari Eropa itu. Dan dari Pangeran Adillah lahir anak bernama Tengku Amir Hamzah, seorang penyair besar yang kelak turut menggelorakan gerakan anti kolonialisme melalui gagasan Indonesia.

Pada 1896, Tengku Abdul Aziz pun dilantik menjadi Sultan Langkat. Sebelum dilantik, ditemukan pula sumber minyak di Telaga Said Securai pada 1869. Minyak ini lantas dieksplorasi pada 1883 melalui kerjasama dengan Maskapai Perminyakan Belanda ketika itu, yang juga menjadi embrio munculnya Pertamina kelak, yakni De Koninklijke (De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exloitatie van Petroleum bronnen in Nederlandsche-Indie). Minyak di Pangkalan Brandan ini, yang ditambah dengan perkebunan, kian menambah Langkat sebagai negara paling kaya di Sumatera Timur.

Usai Abdul Aziz, tahta Kerajaan Langkat kemudian turun kepada anaknya, Tengku Mahmud, yang bergelar Sultan Mahmud Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmadsyah. Seperti kebiasaan sebelumnya, Tengku Mahmud memindahkan lagi pusat Kerajaan atau Kesultanan Langkat ke Binjai dan mendirikan  istana baru di sana.

Di masa Sultan Mahmud, tepatnya kala Kerajaan Jepang masuk dan membuat Kerajaan Belanda tersungkur, sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Di sini tak ditemukan bagaimana relasi, kontestasi, dan peta politik Langkat dengan negara-negara tetangga.

Yang tercatat, sebagaimana ditulis oleh Zainal Arifin, adalah perlawanan yang dilakukan negeri Besitang yang dipimpin oleh Wakil Kepala Negeri Besitang, OK. M. Nurdin yang bergelar Datuk Setia Bakti Besitang. Datuk Besitang ini semula adalah Datuk Panglima Sultan Langkat. Ia ditarik ke dalam istana oleh Sultan Mahmud demi meredam kemarahan Belanda karena tindakan-tindakan sang datuk yang kerap menantang Belanda.

Saat Belanda hengkang, Nurdin pun dikembalikan lagi ke Besitang. Dan disitulah ia melakukan konsolidasi untuk melawan Jepang. Kejadian yang terkenal adalah di saat ia dan pasukannya menyerang markas Jepang yang berada di Stasiun Kereta Api Besitang pada 15 Desember 1945. Penyerangan itu berhasil. Enam tentara Jepang tewas dan sisanya melarikan diri ke Pangkalan Berandan. Senjata-senjata Jepang dilucuti.

Namun, pada malam itu juga, dini hari, Jepang membalas. Seorang diri Nurdin tersergap pasukan Jepang yang menaiki beberapa truk militer. Mungkin karena merasa tak ada jalan mundur, Nurdin, yang ketika itu berusia 75 tahun, melawan. Ia diceritakan sempat membunuh puluhan serdadu Jepang sebelum akhirnya tewas mengenaskan. Jenazahnya dibuang ke dalam sungai.

Sebelum Jepang masuk, Sultan Mahmud mencoba menyatukan kembali kekuatan Kerajaan Langkat. Diantara yang ia lakukan adalah menikahkan cucu Tengku Hamzah yang juga anak Tengku Pangeran Adil, Tengku Amir Hamzah, dengan anaknya sendiri, Tengku Kamaliah. Saat itu, Amir Hamzah disebut sudah memiliki kekasih seorang Jawa. Sedangkan adik perempuan Sultan Mahmud dinikahkah dengan putra mahkota Kesultanan Selangor, Malaysia kini, yakni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni Sultan Hasanuddin Alam Syah.

Amir Hamzah kala itu sedang berada di Jawa dan Jakarta untuk bersekolah sembari melakukan gerakan-gerakan melawan kolonialisme dan sedang bergulat dengan gagasan keindonesiaan. Karena panggilan Sultan, pada 1937 ia pun pulang. Ia diberi jabatan Raja Muda atau Pangeran dengan wilayah tugas Langkat Hilir yang berkedudukan di Tanjung Pura dan berkantor di Balai Kerapatan, gedung Museum Kabupaten Langkat kini.

Setelah itu, sejumlah jabatan dibebankan pada Amir Hamzah. Ia memimpin Teluk Haru di Pangkalan Brandan, kemudian ditarik ke Istana sebagai Bendahara Paduka Raja di Binjai, lalu memimpin Langkat Hulu, juga di Binjai. Pada masa Jepang, ia juga menjadi Ketua Pengadilan Kerapatan Kerajaan Langkat.

Sewaktu Soekarno-Hatta menyatakan proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, kabar itu belum sampai ke Kerajaan Langkat. Tapi tak lama kemudian, suasana mulai memanas. Laskar-laskar terbentuk. Dan pada 5 Oktober 1945, Sultan Mahmud kemudian menyatakan penggabungan negaranya dengan negara Republik Indonesia.

Pada 29 Oktober 1945, Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi Asisten Residen (Bupati) Langkat dan berkedudukan di Binjai oleh Gubernur Sumatera, Mr. TM. Hasan.

Pada masa itu, Kerajaan Langkat seperti ibu yang hamil tua. Seperti akan ada yang terjadi. Di satu sisi, Langkat adalah negara yang punya hubungan dengan Kerajaan Belanda. Tapi di sisi lain, laskar-laskar yang mulai bermunculan amat membenci Belanda. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa laskar-laskar itu adalah buruh-buruh pendatang, yang diorganisasikan oleh kaum komunis di Jawa, yang tak senang pada kerajaan.

Gesekan dan perang dingin antara Kerajaan Langkat dengan laskar-laskar terus terjadi. Di sini, sosok Amir Hamzah adalah simbol terbaik mengenai terjepitnya batin manusia Langkat diantara dua identitas. “… Tenggelam dalam malam/ Air di atas menindih keras/ Bumi di bawah menolak ke atas” adalah salah satu bait dari puisi Amir, “Hanyut Aku”, yang dapat dibaca dalam konteks ini.

https://i2.wp.com/mjeducation.co/averroes/wp-content/uploads/2012/09/Tengku-Amir-Hamzah1.jpg

Meski demikian, Amir menegaskan pernyataan yang amat terkenal:

“Lari dari Binjai patik pantang. Patik adalah keturunan Panglima, kalah di gelanggang sudah biasa. Dari dahulu patik merasa tiada bersalah kepada siapa. Jadi salah besar dan tidak handalan, kalau patik melarikan diri ke kamp NICA di Medan. Sejak Sumpah Pemuda, patik ingin merdeka.”

Namun ketegangan memuncak pada 3 Maret 1946. Sore itu, Amir Hamzah beserta seluruh pembesar kerajaan diculik. Amir dibawa ke berbagai tempat untuk kemudian dipancung oleh Mandor Yang Wijaya, orang yang pernah mengabdikan diri di Istana Kerajaan Langkat. Akan tetapi, Sultan Mahmud tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan hingga kemudian wafat karena sakit.

Penculikan dan pembunuhan para pimpinan negara ini membuat suasana mencekam. Revolusi sosial merebak. Ribuan orang eksodus ke berbagai tempat, secara sendiri-sendiri, per keluarga, maupun rombongan. Ada yang ke Kutacane (Aceh), Lau Sigala-gala (Tanah Karo, Kabupaten Aceh Tenggara kini), Medan (Sumatera Utara kini), atau ke tempat-tempat yang dekat, seperti Bahorok.

Tak lama kemudian, 30 Juli 1947, dua buah istana di Tanjung Pura dan satu buah istana di Binjai dihancurkan oleh massa. Istana-istana Kerajaan Langkat rata dengan tanah. Riwayat pun usai. Roboh bersimbah darah. Di pertengahan abad 20, ahli waris Kerajaan Aru itu tersungkur.

Rekonstruksi Sejarah Indonesia,zaman Hindu (5)

5- Chö-p’o

Nama ” Chö-p’o” pertama kali terdapat dalam catatan dinaasti SUNG I (240-478). Dalam berita itu dikatakan dengan tegas, bahwa Chö-p’o terletak berapa derajat diutara khatulistiwa, kata “diutara”  olehpara ahli biasanya disebut “kechilafan”,dengan demikian yang dimaksud dengan Chö-p’o adalah Malaka selata sekarang  Johor, baik Chö-p’o maupun Johor atau Johore adalah transkripsi dari “Yava (dvipa)”.

Dalam berita itu juga, dikatakan bahwa Gunavarman, pendeta Budha Hinayana dan putera Raja Kashmir pergi ke Chö-p’o pada tahun 424 terus pergi ke Tiongkok . Kashmir adalah pusat agama Budha Hinayana dan kepergian Gunavarman ke Tiongkok itu adalah karena diundang oleh kaisar Tiongkok.

Gunavarman bukanlah tokoh seperti Fransiscus Xaverius,dan ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli (al,Krom),bukanlah sifat bangsa India mengembara hanya untuk menyebarkan agama ,olehkarenanya Gunavarman tidak meyeberang ke tanah jawa dan kenyataannya sebelum zaman Kalingga  (pada akhir abad ke 7) di Jawa belum ada mazhab Hinayana

Berita dari Tiongkok yang lain adalah bahwa  ” Ho-Lo-Tan ” terletak di Chö-p’o karena Holotan yang dimaksud adalh Kelantan maka  jelaslah Chö-p’o bukanlah Jawa . Holotan  terletak di Chö-p’o haus ditafsuh-pengaruh agama Hinduirkan bahwa Holotan telah mendesak kerajaan Chö-p’o.

Ketika Fa- Hien pada tahun 414 sampai di Yapadvipa (Ye-p’o-ti),negeri itu masih dikuasai Raja Hindu , maka kedatanga Gunavarman ke Yapadvipa Chö-p’opad tahun 424 daerah yang sama itu telah direbut oleh raja budha hinayana . Pergeseran kekuasaan itu jugaterdapat pada berita tiongkok tersebut yang mengatakan”bahwa dalam penyebaran agama Budha Hinayana , Gunavarman dibantu oleh Ibu Suri”,  ini menunjukkan, bahwa daerah itu saja diduduki hingga perlu mempergiat  propoganda  untuk melenyapkan pengaruh-pengaruh agama Hindu dan dalam gerakan itu Gunavarman diminta tenaganya. (Peristiwa di Malaka itu mengingatkan kejadian yang sama di Maluku dimana kekuasaan Portugis terdesak oleh kekuasaan Belanda, maka orang-orang pribumi yang beragama Katolik dipaksa menjadi Protestan).

 

 

Jadi Kerajaan Hindu Yavadvipa (Chö-p’o) itu terdesak oleh kerajaan Budha Hinayana dari Malaka antara tahun 414 – 424 , sesuai dengan perdagangan ,Kerajaan itu hijrah kedaerah Selat Sunda, negeri yang menghasilkan Merica yang terbaik dari segala Merica , ini juga sesuai dengan inskripsi Purnawarman ,yang menurut Vogel ditulis tahun 400 dan menurut Krom pada pertengahan abad ke 5. Dengan demikian kalau dalam tarikh Tiongkok  terdapat berita bahwa ” Chö-p’o” mengirim utusan pada tahun  430,433 dan 435. Utusan-utusan adalah  dari Jawa . Perlu dicatat bahwa kerajaan HO Lo Tan dalam waktu bersamaan juga mengirim utusan ke Tiongkok yaitu dalam tahun 430,436,449 dan 452. Utusan-utusan itu adalah dari kerajaan Kalingga waktu itu masih berada di Malaka.

Sumber ” Rekonstruksi Sejarah Indonesia”